Pemerintah Berencana Adakan Vaksin Booster Berbayar, Ini Kata Epidemiol「bodog」og

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:Taruhan menonton bola

Mebodognanggapi hal itu, epidemibodogolog dari Universitas Griffith Australia Dicky bodogbudiman mengingatkan soal cakupan vaksinasi, sebelum pemerintah berencana membuat skema vaksinasi Covidbodog-19 dosis ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.

Skema vaksin booster gratis, imbuhnya akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD.

KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik secara gratis dan berbayar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin booster atau penguat diperlukan untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email

"Harus memastikan semua yang berisiko itu, seperti lansia, nakes, pekerja publik yang esensial itu sudah tercapai targetnya. Kalau belum, itu yang harus dikejar," tutur Dicky.

Sementara itu, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas.

Baca juga: Saat WHO dan UNICEF Desak Indonesia Segera Gelar Sekolah Tatap Muka...

"Menurut saya booster ini bisa diberikan setidaknya setelah 60 persen, atau 50 plus lah. Kalau kurang dari itu, kita masih punya tanggung jawab besar untuk melindungi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Ramai 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19, Ini Klarifikasi Kemendikbud Ristek

DIVAKSIN-Salah satu nakes RSUD Sogaten Kota Madiun mendapatkan vaksin booster moderna di aula rumah sakit tersebut.

Dicky menilai, upaya pemerintah untuk memberikan booster perlu diimbangi dengan cakupan vaksinasi yang merata. Terutama vaksinasi bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok yang memiliki risiko paparan Covid-19 yang tinggi.

"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," ujar Airlangga, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).